2 hours ago
1
Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Febrie Adriansyah .(Antara Foto/Asprilla Dwi Adha)
DPR RI meminta proses hukum yang melibatkan bekas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Febrie Adriansyah dijalankan secara transparan, profesional, dan menjunjung tinggi asas kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law).
DPR juga mengimbau agar penanganan perkara tersebut tidak merusak sinergi antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pihaknya menghormati proses penyidikan dan pemeriksaan yang tengah berlangsung.
Menurutnya, aparat penegak hukum membutuhkan ruang dan waktu untuk mengumpulkan alat bukti secara komprehensif sebelum mengambil kesimpulan.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Sekarang ini tentu saja proses itu membutuhkan waktu untuk penyidik. Kami menghormati proses yang sedang berjalan. Tentu saja proses itu membutuhkan waktu untuk mengumpulkan bukti dan hal-hal lainnya,” ujar Puan dalam keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, Rabu (22/7).
Kendati demikian, Puan menegaskan bahwa keterbukaan informasi dalam proses hukum sangat krusial guna mencegah timbulnya spekulasi liar di tengah masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga keharmonisan antarlembaga penegak hukum selama proses penanganan kasus berlangsung.
“Namun, yang kami harapkan agar nantinya proses itu tetap dilakukan secara transparan dan jangan kemudian membuat sinergi antara kejaksaan dan kepolisian itu menjadi renggang,” tegasnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan, munculnya suatu perkara hukum tidak boleh mengorbankan soliditas dan koordinasi strategis yang telah terbangun antara Korps Adhyaksa dan Polri dalam menegakkan hukum di Tanah Air.
“Karena satu kasus kemudian jangan membuat sinergi antara satu lembaga itu kemudian tidak terjalin sinerginya,” ucap Puan.
MINTA PENEGAKAN HUKUM YANG SETARA
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa turut menyampaikan pandangannya. Pimpinan DPR tersebut menegaskan pentingnya menjunjung tinggi prinsip kesetaraan perlakuan hukum terhadap siapa pun tanpa membeda-bedakan latar belakang posisi maupun jabatan.
“Pertama, yang terkait dengan soal kasus hukum, kita tentu proses penyidikan, pemeriksaan masih terus berlangsung dan tentu kita akan menunggu, menghormati proses jalannya hukum yang sedang berlanjut,” tutur Saan.
Saan menilai asas equality before the law harus dijadikan fondasi utama oleh aparat dalam menjalankan setiap tahapan pemeriksaan agar keadilan dapat terwujud secara objektif.
“Tapi kita berharap bahwa ada ekualitas, ada kesetaraan dalam soal penanganan. Jadi asas kesetaraan itu tetap menjadi hal penting dan tidak membedakan satu sama lain,” pungkasnya. (Dev/P-2)
