2 weeks ago
3
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.(Dok.Istimewa)
PROGRAM Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bukan hanya dirancang sebagai infrastruktur distribusi bantuan pemerintah, melainkan juga menjadi mesin penciptaan lapangan kerja massal di tingkat desa. Dengan target 80 ribu koperasi, program ini berpotensi menyerap hampir setengah juta tenaga kerja baru.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memaparkan potensi besar KDKMP dalam menciptakan lapangan kerja di desa. Pernyataan itu disampaikan saat memberikan keterangan kepada awak media usai menghadiri kegiatan Seminar Nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Makassar, Selasa (4/8).
"Koperasi ini dibangun besar-besaran agar bisa menyerap tenaga kerja di desa. Kalau satu koperasi ada enam atau tujuh orang saja, tujuh orang dikali 80 ribu desa sudah hampir setengah juta orang bisa bekerja," ujarnya.
Zulhas menambahkan bahwa program tematik juga akan dikembangkan untuk desa-desa, termasuk budidaya ikan secara tematik. "Karena kita sudah swasembada karbohidrat, beras sudah. Sekarang kita akan masuk ke protein ikan. Jadi nanti setiap desa yang punya lahan akan dibangun budidaya ikan secara tematik. Itu juga bisa menyerap tenaga kerja," tambahnya.
Menurutnya, program ini menjadi solusi bagi kesulitan lulusan SMA maupun perguruan tinggi dalam mendapatkan pekerjaan. "Intinya kita ingin membangun pemberdayaan ekonomi desa, sekaligus menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya," tegasnya.
MENJADI OFFTAKER
Selain menyerap tenaga kerja, KDKMP juga dirancang sebagai offtaker atau pembeli hasil produksi petani dan nelayan untuk melindungi mereka dari fluktuasi harga pasar.
"Kalau petani harga gabahnya hanya Rp5.000, sementara pemerintah menetapkan Rp6.500, koperasi yang membeli. Itu kan menolong petani," kata Zulhas.
"Begitu juga nelayan. Kalau ikan hasil melaut dibeli murah oleh tengkulak, nanti kalau sudah ada koperasi, ikannya disimpan di cold storage, disediakan pabrik es sehingga bisa disimpan dulu. Lalu ikan itu dijual ke SPPG," serunya.
Bukan hanya itu, pemerintah akan melibatkan pemerintah desa untuk melakukan verifikasi penerima bantuan sehingga penyalurannya berbasis nama dan alamat penerima.
"Kalau desa yang mengurus, bisa dicek apakah penerimanya benar-benar yang berhak. Lama-lama semuanya berbasis by name by address sehingga bantuan lebih tepat sasaran," ujarnya.
Termasuk operasi juga akan menyediakan berbagai layanan keuangan, seperti pembayaran listrik melalui BRILink maupun BNILink. Dari setiap transaksi tersebut, koperasi akan memperoleh pendapatan berupa biaya layanan yang dapat menjadi sumber pemasukan bagi desa.
"Desa nantinya memiliki akses langsung ke layanan keuangan dan perbankan. Jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi," tutupnya. (E-2)
