Merasa Nama Baiknya Dicemarkan, Dias Rukman Praja akan Tempuh Jalur Hukum

Sekretaris DPD Golkar Purwakarta Dias Rukmana Praja.(Dok Pribadi)

SUHU politik menjelang Musda DPD Golkar Kabupaten Purwakarta memanas. Isu miring menerpa Sekretaris DPD Golkar yang juga kandidat Ketua DPD, Dias Rukmana Praja. 

Muncul Surat Keputusan Dewan Etik DPP Golkar yang membebastugaskan Dias Rukmana Praja dari seluruh penugasan kepengurusan Golkar selama empat tahun karena terlibat perselingkuhan dan penipuan.

Kasus tersebut muncul bermula dari dua orang pelapor bernama masing masing, Rahmayani dan Naola Sansabila yang mendatangi Kantor Dewan Etik DPP Partai Golkar di Jakarta untuk mempertanyakan tindak lanjut putusan sanksi etik terhadap Dias.

Dalam putusan Dewan Etik, Dias dinyatakan bersalah atas tindakan asusila dan penipuan. Dalam putusan kode etik Dewan Etik DPP Golkar, Dias diusulkan untuk dibebastugaskan selama empat tahun. 

Dias memastikan bahwa informasi mengenai jatuhnya sanksi kode etik terhadap dirinya adalah berita bohong atau hoaks. Ia menegaskan, hingga saat ini dirinya sama sekali belum pernah menerima surat resmi maupun laporan apapun dari Dewan Etik DPP Partai Golkar perihal keputusan sanksi yang dituduhkan.

"Saya sama sekali belum menerima apapun, baik laporan maupun surat resmi yang menyatakan jika saya telah dijatuhi sanksi kode etik oleh Dewan Etik DPP Golkar," kata Dias saat memberikan klarifikasi, Selasa (4/8).

Lebih lanjut, Dias menilai kemunculan isu vonis dewan etik yang muncul di berbagai media online tersebut sarat akan muatan politis. Ia menduga ada pihak-pihak tertentu yang sengaja melancarkan serangan pembunuhan karakter untuk mendiskreditkan dirinya. Terlebih momentumnya bertepatan dengan persiapan perhelatan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Purwakarta.

"Jelas hoaks dan sengaja diembuskan untuk menyerang saya di saat momentum menjelang digelarnya Musda Golkar Purwakarta," tegasnya.

Merasa nama baiknya dicemarkan, Dias menyatakan tidak tinggal diam Pihaknya kini tengah mempersiapkan langkah hukum serta administratif yang serius untuk merespons pencemaran nama baik tersebut. (RZ/E-4)