Miskin bukan karena Malas

(Dok. Pribadi)

STIGMA ‘rakyat miskin tetap miskin karena malas’ masih cukup kuat dalam diskursus publik, bahkan kerap mewarnai perumusan kebijakan dan percakapan akademik. Sekilas, pandangan tersebut tampak masuk akal karena menawarkan penjelasan yang sederhana, tetapi sesungguhnya menyesatkan. Kenyataannya, jutaan rakyat miskin bekerja keras setiap hari, tetapi tetap terjebak dalam kemiskinan karena kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup mereka tidak pernah benar-benar setara.

KERJA KERAS SAJA TIDAK CUKUP

Cobalah melihat kehidupan petani guram, buruh harian, nelayan tradisional, pedagang kaki lima, atau pekerja informal. Hari kerja mereka sering kali dimulai sebelum matahari terbit dan berakhir ketika sebagian besar orang telah beristirahat. Mereka bekerja lebih lama daripada banyak pekerja formal. Namun, kerja keras itu belum tentu mengubah keadaan hidup mereka. Yang mereka hadapi bukan sekadar persoalan kemauan, melainkan keterbatasan kesempatan dan sempitnya pilihan.

Abhijit Banerjee dan Esther Duflo mengonfirmasi hal tersebut melalui penelitian lapangan di sejumlah negara, termasuk Indonesia, yang dirangkum dalam Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty (2011; edisi revisi 2025). Mereka menemukan bahwa keluarga miskin hidup dalam situasi yang nyaris tidak memberi ruang untuk membuat kesalahan. Keputusan yang bagi orang mampu tampak sederhana dapat menjadi ‘persoalan hidup dan mati’ bagi keluarga miskin. Menggunakan tabungan untuk membeli pupuk berarti mengambil risiko tidak memiliki biaya berobat. Menyekolahkan anak berarti mengurangi konsumsi keluarga hari ini. Pilihan-pilihan tersebut bukan lahir dari kemalasan, melainkan dari kelangkaan sumber daya.

Akibat hidup dalam segala keterbatasan, rakyat miskin sering mengambil keputusan yang berorientasi jangka pendek. Mereka memilih kepastian hari ini daripada manfaat yang belum tentu diperoleh esok hari. Dari luar, pilihan itu mungkin tampak tidak rasional. Namun, dalam kondisi yang serba tidak pasti, justru itulah keputusan yang paling masuk akal.

KEMISKINAN BUKAN SEKADAR KEKURANGAN PENDAPATAN

Pandangan tersebut sejalan dengan gagasan Amartya Sen dalam Development as Freedom (1999). Ia mengingatkan bahwa kemiskinan bukan semata-mata rendahnya pendapatan, melainkan hilangnya kapabilitas (capability deprivation), yakni kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan yang ia nilai berharga. Pendapatan memang penting, tetapi bukan satu-satunya penentu kesejahteraan. Pendidikan yang rendah, kesehatan yang buruk, terbatasnya akses terhadap pekerjaan produktif, serta terbatasnya perlindungan sosial sama-sama mempersempit pilihan hidup seseorang. Dengan demikian, persoalannya bukan lagi mengapa orang miskin tidak bekerja keras, melainkan mengapa mereka tidak memiliki kesempatan yang setara untuk memperbaiki kehidupannya.

Sayangnya, pergeseran cara pandang seperti itu belum sepenuhnya terjadi, baik dalam ruang publik maupun dalam perumusan kebijakan. Kemiskinan masih sering dibicarakan dalam bahasa moral: malas atau rajin, hemat atau boros, gigih atau lekas menyerah. Bahasa seperti ini memang mudah dipahami, tetapi miskin penjelasan. Ia gagal menjawab mengapa orang yang bekerja keras tetap miskin, atau mengapa kemiskinan kerap diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

KETIKA KORBAN DIPERSALAHKAN

Paulo Freire, dalam Pedagogy of the Oppressed (1970), menjelaskan bahwa masyarakat yang mengalami penindasan sering diyakinkan penyebab penderitaan mereka terletak pada diri mereka sendiri. Ketika keyakinan itu diterima sebagai kebenaran, perhatian terhadap struktur sosial yang melahirkan deprivasi pun menghilang. Korban dipersalahkan, sementara penyebabnya tetap tidak tersentuh.

Gejala itulah yang masih terasa dalam diskursus kita hari ini. Alih-alih mempertanyakan kualitas pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, kesempatan kerja, atau distribusi aset, kita lebih sibuk memperdebatkan karakter dan perilaku orang miskin. Kemiskinan pun dipandang sebagai persoalan individu, bukan masalah sosial dan struktural. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keluarga miskin umumnya menghadapi berbagai keterbatasan secara bersamaan—mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga akses terhadap peluang ekonomi—yang saling memperkuat dan membentuk lingkaran setan kemiskinan yang sulit diputus.

Bagaimana kita memahami kemiskinan pada akhirnya akan menentukan cara kita menanganinya. Jika kemiskinan dipahami sebagai keterbatasan kapabilitas dan kesempatan, maka upaya penanggulangannya pun harus memperluas kapabilitas dan kesempatan tersebut secara bersamaan.

MEMPERLUAS KESEMPATAN, MEMPERKUAT KAPABILITAS

Cara pandang inilah yang melandasi Pendekatan Graduasi (Graduation Approach), sebuah pendekatan penanggulangan kemiskinan yang dikembangkan BRAC—salah satu LSM terbesar di dunia—di Bangladesh lebih dari dua dekade lalu. Sejak itu, pendekatan ini telah diterapkan di berbagai negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, dengan penyesuaian terhadap beragam konteks lokal. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan program perlindungan sosial, melainkan memperkuatnya melalui rangkaian intervensi multidemensi yang terpadu, berurutan, adaptif, dan berbatas waktu, umumnya selama 24–36 bulan.

Perlindungan sosial menjadi fondasi yang memastikan kebutuhan dasar keluarga tetap terpenuhi sekaligus menjaga ketahanannya ketika menghadapi berbagai guncangan. Berangkat dari fondasi tersebut, peserta memperoleh dukungan berupa aset produktif—baik dalam bentuk tunai maupun barang—yang dilengkapi dengan pelatihan keterampilan dan pendampingan intensif. Kombinasi intervensi ini dirancang untuk memungkinkan peserta membangun mata pencarian yang produktif dan berkelanjutan.

Yang menjadi ciri khas Pendekatan Graduasi bukan hanya paket intervensinya, tetapi juga cara pandangnya terhadap keluarga miskin. Mereka diposisikan sebagai pelaku utama perubahan yang didampingi untuk memperkuat kapabilitas, memperluas pilihan hidup, dan secara bertahap keluar dari jebakan kemiskinan (poverty trap).

Berbagai evaluasi menunjukkan bahwa Pendekatan Graduasi lebih efektif dalam mendorong peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan, terutama di kalangan miskin ekstrem, jika dibandingkan dengan intervensi tunggal, karena mengombinasikan berbagai bentuk dukungan yang saling melengkapi. Konsistensi hasil di berbagai negara, termasuk melalui uji coba eksperimental, menjadikan Pendekatan Graduasi sebagai salah satu pendekatan penanggulangan kemiskinan dengan basis bukti paling kuat saat ini, dengan lebih dari 100 studi yang mendokumentasikan dampaknya di lebih dari 40 negara (BRAC International, 2026).

Hal tersebut menunjukkan bahwa Pendekatan Graduasi merupakan salah satu instrumen penting dalam penanggulangan kemiskinan. Efektivitasnya tetap bergantung pada komitmen politik, kesesuaian dengan konteks dan potensi lokal, serta ekosistem kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan ruang fiskal yang memadai.

Pada akhirnya, kemiskinan bukanlah persoalan kurangnya kemauan rakyat miskin untuk bekerja keras, melainkan terbatasnya pilihan dan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan potensi demi mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera dan bermartabat.