1 hour ago
1
Pemkot Bontang mendorong kolaborasi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk mempercepat pembangunan, penguatan UMKM, SDM, serta kesejahteraan warga.(MI/Lina Herlina)
PEMERINTAH Kota Bontang, Kalimantan Timur, menggelar Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan stakeholders tahun 2026 dengan tema "Sinergi Forkopimda dan Stakeholders untuk Akselerasi Bontang Majlis Sejahtera dan Berkelanjutan".
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, yang membacakan sambutan Wali Kota Neni Moerniaeni, menegaskan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bukan sekadar seremonial, melainkan kunci untuk menuntaskan persoalan mendasar kota.
Dalam sambutannya, Agus Harus menekankan bahwa pertemuan ini harus menghasilkan tindakan nyata. "Setelah ini harus ada tindak lanjut. Kita perlu mengetahui dengan jelas siapa melakukan apa, di mana, untuk siapa, berapa nilainya, kapan dilaksanakan, dan bagaimana mengukur tingkat keberhasilannya," tegasnya.
Pemerintah Kota Bontang berharap forum ini dapat menghasilkan peta kolaborasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang terstruktur, khususnya untuk program tahun 2027.
"Kita ingin ada program-program yang bisa kita sepakati, ada perusahaan yang menjadi mitra, ada perangkat daerah yang menjadi penghubung, ada lokasi yang jelas, ada sasaran yang terukur, dan ada indikator keberhasilannya," ujar Agus.
Dari Kota Terkaya ke Kota Sejahtera
Agus mengungkapkan ironi yang selama 25 tahun membayangi Bontang. Di satu sisi, Bontang dikenal sebagai salah satu kota terkaya di Indonesia, bahkan menempati peringkat pertama untuk wilayah di luar Pulau Jawa dengan PDRB per kapita mencapai Rp363,4 juta.
Namun ternyata, tingkat pengangguran dan kemiskinan sempat menjadi persoalan serius. "Bontang kota industri, tapi tingkat penganggurannya sangat tinggi. Bontang kota industri, salah satu kota terkaya di Indonesia, nomor 3 kita, kota terkayanya. Tapi kemiskinannya sangat tinggi," ungkapnya.
Tapi tetap ada kabar baik. Dalam satu tahun kepemimpinan Wali Kota Neni Moerniaeni, berkat kolaborasi dengan perusahaan, dua persoalan utama itu berhasil ditekan.
"Pengangguran langsung tidak ada. Kita sudah nomor satu di Kalimantan Timur, pengangguran terkecil. Ini berkat upaya seluruh perusahaan. Pun juga kemiskinan yang dulu tertinggi, Alhamdulillah kita sekarang hanya di bawah rata-rata. Ini tidak ada lagi," jelasnya.
Tiga Kepentingan Satu Tujuan
Agus menegaskan bahwa pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat memiliki kepentingan yang sama. "Perusahaan membutuhkan lingkungan usaha yang sehat, aman, kondusif. Pemerintah membutuhkan pembangunan yang berkualitas. Dan masyarakat membutuhkan kehidupan yang lebih sejahtera. Tiga-tiganya tidak boleh berjalan sendiri-sendiri," tegasnya
Ia juga meluruskan tujuan kehadiran pemerintah dalam forum ini. "Pemerintah Kota Bontang tidak hadir dalam forum ini untuk meminta-minta kepada perusahaan. Akan tetapi, kita hadir untuk mengajak seluruh dunia usaha, seluruh perusahaan untuk menjadi mitra yang sangat strategis dalam membangun sebuah kota, yaitu Kota Bontang," serunya.
UMKM, Nelayan, dan Kompetensi SDM
Di bidang ekonomi, pemerintah mendorong penguatan UMKM, kelompok nelayan, dan pemberian nilai tambah bagi pelaku ekonomi lokal serta berbagai potensi ekonomi lainnya.
Di bidang ketenagakerjaan, pemerintah mendorong peningkatan kompetensi masyarakat agar semakin siap memasuki dunia kerja dan mampu mengambil manfaat dari pertumbuhan industri.
"Kita ingin TJSL tidak hanya menyelesaikan persoalan hari ini, tetapi juga membangun kemandirian masyarakat untuk masa depan," tegas Agus.
Infrastruktur dan RTRW Jadi Prioritas
Agus juga menyebut pentingnya penyelesaian Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha.
"RTRW itu adalah koridor pembangunan. Kalau masih goyang, kita kadang-kadang mau ke kiri, tiba-tiba ke kanan lagi, tiba-tiba mau lurus, mundur lagi," keluhnya.
Ia juga mengungkapkan rencana pembangunan hotel di rumah jabatan wali kota. "Karena tamu-tamu dari pusat, Presiden, Menteri, DPR, Kementerian, tidak pernah bermalam di Bontang. Terakhir kemarin sama Pak Menteri Dalam Negeri, datang 5 orang. Nggak bermalam, datang siap-siap acara, langsung ke Samarinda," ceritanya.
Hadir dalam Rakor Forkopimda itu, sejumlah unsur pimpinan daerah dan instansi terkait, seperti Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, Kepala Kejaksaan Negeri Bontang Beni Putra, Komandan Kodim 0908/Bontang Letkol Infanteri Ardiansyah, Kapolres Bontang AKBP Anak Agung Gede Wibowo Sitepu, dan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Rahmat Dahlan.
Selain itu, turut hadir pula Kepala BNNK Bontang Lulyana Ramdani, Pj. Sekretaris Daerah Kota Bontang, Akhmad Suharto, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sony Suwito Adicahyono, serta Head of External Relation Operation East Region PT Pertamina Gas, Muhammad Putra Dewanto, juga sejumlah perusahaan yang ada di Bontang. (Z-2)
