2 weeks ago
6
Ilustrasi.(Magnific)
BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul mulai mengantisipasi potensi habisnya anggaran reguler untuk penanganan kekeringan tahun ini. Mengingat musim kemarau yang diperkirakan lebih kering dari biasanya, pemerintah daerah bersiap mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Purwono, mengungkapkan bahwa anggaran bantuan distribusi air bersih pada tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp346 juta. Dana tersebut setara dengan pengadaan sekitar 800 tangki air bersih untuk masyarakat yang terdampak kekeringan.
Prediksi Anggaran Habis September
Meskipun saat ini penyaluran bantuan masih berjalan, Purwono memperkirakan ketersediaan anggaran reguler tersebut tidak akan bertahan hingga akhir tahun. Berdasarkan tren permintaan dan kondisi cuaca, dana tersebut diprediksi hanya mencukupi hingga pertengahan bulan depan.
"Kami perkirakan (anggarannya) hanya sampai pertengahan September," ujar Purwono saat menjelaskan kondisi terkini penanganan kekeringan di wilayahnya.
Sebagai langkah proaktif, BPBD kini tengah menyiapkan usulan penggunaan anggaran BTT. Langkah ini diambil agar proses distribusi air bersih kepada warga tidak terputus saat anggaran reguler benar-benar habis nantinya.
Realisasi Penyaluran Air Bersih
Hingga saat ini, BPBD mencatat penggunaan anggaran reguler masih dalam kategori mencukupi untuk kebutuhan jangka pendek. Setidaknya, lebih dari 160 tangki air bersih telah disalurkan ke berbagai titik yang mengalami krisis air.
Selain mengandalkan armada dan anggaran dari BPBD kabupaten, Purwono menyebutkan bahwa sebagian besar kecamatan (kapanewon) di Gunungkidul juga memiliki alokasi anggaran mandiri untuk bantuan air bersih. Hal ini diharapkan dapat mempercepat respons terhadap permintaan warga.
Prosedur Permohonan Bantuan:
Bagi warga yang membutuhkan bantuan air bersih, dapat mengajukan permohonan secara resmi melalui surat yang diketahui oleh camat setempat untuk kemudian diteruskan ke BPBD atau instansi terkait.
Kondisi kemarau yang lebih ekstrem tahun ini menuntut koordinasi intensif antara pemerintah kabupaten dan kecamatan guna memastikan seluruh wilayah terdampak mendapatkan pasokan air bersih yang memadai hingga musim penghujan tiba. (I-2)
