Cegah Polarisasi, Elemen Masyarakat Jatim Deklarasi Damai

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto (kedua kiri) saat menghadiri prosesi penandatanganan Pakta Kesepahaman dan Komitmen Bersama di Surabaya, Jatim .(Ist)

SEJUMLAH organisasi kemasyarakatan (ormas), elemen pemuda, hingga mahasiswa di Jawa Timur (Jatim) resmi menandatangani Pakta Kesepahaman dan Komitmen Bersama. Langkah strategis ini diambil guna memastikan wilayah Jatim tetap aman, damai, dan kondusif.

Deklarasi tersebut dirangkai dalam acara Dialog Kebangsaan bertajuk Merawat Bhinneka Tunggal Ika, Memperkuat Persatuan Bangsa di Tengah Polarisasi dan Ruang Digital, yang berlangsung di Surabaya, Senin (3/8).

Sejumlah pejabat daerah dan tokoh penting hadir dalam agenda tersebut. Di antaranya Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya Mayjen Rudy Saladin, Kepala Bakesbangpol Jatim Eddy Supriyanto, Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf, serta Ketua FKUB Jatim A. Hamid Syarif.

Turut hadir perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim, GP Ansor Jatim, Ketua MUI Jatim, Ketua PSHT 16, Ketua PSHT 17, Pemuda Pancasila, Maluku Satu Rasa (M1R), Aliansi Madura Indonesia, Organisasi Cipayung Plus, BEM Nusantara, hingga perwakilan berbagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan lainnya.

SITUASI AMAN DAN KONDUSIF
Irjen Nanang menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat atas sinergi yang terjalin dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Ia secara tegas membantah isu yang beredar terkait potensi kerusuhan di Jatim menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Nanang memastikan situasi di wilayah Jatim sepenuhnya aman dan terkendali.

“Saya sampaikn secara terrbuka bahwa fakta di lapangan tidak ada indikasi yang membenarkan itu. Tidak ada ancaman. Jawa Timur aman dan terkendali,” kata Nanang dalam sambutannya.

Ia juga mengimbau para pimpinan organisasi untuk senantiasa mengedepankan iklim yang tertib dan demokratis dalam setiap kegiatan. “Saya mengajak seluruh pimpinan organisasi untuk selalu menyeleangarakan kegiatan secara tertib dan demokratis. Polda jatim siap memfasilitasi dan mengmankan agar setiap perbedaan diselesaikan di meja musyawarah,” katanya.

PERSATUAN DI RUANG DIGITAL
Gubernur Khofifah menekankan bahwa upaya menjaga persatuan bangsa saat ini tidak cukup hanya berfokus pada ruang fisik, tetapi juga harus menyentuh ruang digital.

Apalagi, Jatim mencatatkan tingkat aksesibilitas digital sebesar 83,41%, yang tergolong lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. “Jadi menjaga persatuan hari ini tentu tidak cukup hanya di ruang fisik. Tapi ternyata desiminasi ini sangat penting kita lakukan di ruang digital,” kata Khofifah.

Khofifah menambahkan, dinamika perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, selama dapat dikelola dengan bijak dan tidak memicu perpecahan. “Perbedaan pendapat iya, tapi perbedaan pendapat jangan sampai berubah menjadi permusuhan. Kita ini sudah terbiasa membangun tepo seliro, gotong royong,” ujarnya.

10 POIN DEKLARASI BERSAMA 
Penandatanganan pakta kesepahaman ini secara simbolis dilakukan oleh Kapolda Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur, Pangdam V/Brawijaya, Ketua PSHT 16, Ketua PSHT 17, serta Ketua Maluku Satu Rasa (M1R).

Berikut adalah 10 poin utama dalam komitmen bersama tersebut:

1.     Menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan utama kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2.     Menolak segala bentuk intoleransi, diskriminasi, politik identitas, ujaran kebencian, provokasi, serta tindakan kekerasan yang berpotensi memecah belah bangsa.
3.     Berkomitmen menjaga kerukunan antarumat beragama, suku, budaya, dan golongan melalui jalur dialog, musyawarah, dan penyelesaian damai sesuai hukum.
4.     Mendorong pemanfaatan ruang digital secara sehat, cerdas, beretika, dan bertanggung jawab, serta aktif melawan penyebaran hoaks dan disinformasi.
5.     Berpartisipasi aktif dalam menjaga Kamtibmas melalui komunikasi yang kuat, deteksi dini potensi konflik, dan pendekatan dialogis.
6.     Mendukung penuh upaya Pemerintah, TNI, dan Polri dalam memelihara stabilitas keamanan dan suasana yang kondusif.
7.     Mengajak masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi tak terverifikasi serta mengedepankan prinsip kehati-hatian di media sosial.
8.     Menjaga kondusivitas wilayah Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjelang dan selama peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026.
9.     Memperkuat sinergi dan kolaborasi antarormas, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, dan media massa demi membangun kehidupan yang inklusif dan toleran.
10.     Siap menjadi pelopor persatuan dan penyebar narasi positif guna memperkuat semangat gotong royong dan kebangsaan. (P-2)