DPR Minta Pemerintah Kaji Fenomena Penurunan Siswa Sekolah Negeri di Berbagai Daerah

WAKIL Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati.(Dok. DPR RI)

WAKIL Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati meminta pemerintah untuk melakukan kajian mendalam dan menyeluruh terkait fenomena dugaan penurunan jumlah peserta didik di sekolah negeri di berbagai daerah. Menurutnya, fenomena ini tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja, melainkan harus dianalisis menggunakan data yang komprehensif.

Esti menjelaskan bahwa salah satu faktor yang kemungkinan besar memengaruhi kondisi ini adalah tren demografi. Ia menyoroti adanya penurunan angka kelahiran di Indonesia karena perubahan gaya hidup generasi muda.

"Tentu kita tidak bisa menyimpulkan bahwa ada penyebab utamanya. Kalau kita melihat yang pertama, memang jumlah penduduk kita, pertambahan angka kelahiran itu kemungkinan besar agak menurun. Anak-anak muda sekarang mungkin memilih anak dua saja, atau menunda punya anak," ujar Esti, Selasa (14/7).

Faktor Sekolah Keagamaan dan Program Baru

Selain faktor demografi, legislator dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini mencermati adanya peningkatan minat masyarakat terhadap sekolah-sekolah berbasis keagamaan. Di saat yang sama, pemerintah juga meluncurkan berbagai program sekolah baru seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi, dan Sekolah Unggul Garuda yang turut memengaruhi distribusi siswa.

Esti menekankan bahwa setiap kebijakan pembentukan sekolah baru harus didahului dengan pemetaan wilayah yang matang agar tidak mematikan sekolah yang sudah ada. Ia mencontohkan persoalan yang muncul di Kulonprogo terkait distribusi tenaga pendidik.

"Ketika kita membuat kebijakan baru, itu mestinya ada kajian mendalam dulu. Harus dipetakan titik-titik mana yang muridnya kemungkinan akan beralih. Kemudian dihitung secara matang bagaimana kebutuhan guru. Di Kulonprogo, ada guru sekolah negeri yang diminta mengajar di Sekolah Rakyat karena kekurangan guru. Ini harus dihitung secara matang," tegasnya.

Opsi Regrouping dan Perhatian untuk Daerah 3T

Sebagai solusi rasional untuk meningkatkan efektivitas pendidikan, Komisi X DPR RI mempertimbangkan kebijakan regrouping atau penggabungan sekolah, terutama bagi sekolah dasar yang kekurangan peserta didik. Meski terkadang sulit diterima masyarakat, langkah ini dinilai perlu untuk efisiensi penyelenggaraan pendidikan.

Namun, Esti memberikan catatan khusus untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, sekolah di daerah 3T yang secara demografis memiliki jumlah siswa terbatas tidak bisa disamakan perlakuannya dengan sekolah di perkotaan.

"Untuk daerah 3T yang jumlah siswanya sedikit, perlu dipertimbangkan apakah sekolahnya tetap dipertahankan atau diberikan ruang melalui skema lain. Semua itu harus diputuskan berdasarkan pemetaan dan kajian yang menyeluruh," pungkasnya.