Sensus Ekonomi 2026: BPS DKI Temukan Banyak Warga Pindah Alamat

Kepala BPS DKI Jakarta, Kadarmanto.(Antara)

PELAKSANAAN Sensus Ekonomi 2026 mengungkap tantangan signifikan dalam akurasi data kependudukan di lapangan. Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan banyak warga yang secara administratif tercatat di suatu wilayah, namun secara faktual sudah tidak lagi tinggal di alamat tersebut.

Kepala BPS DKI Jakarta, Kadarmanto, menjelaskan bahwa temuan ini mempertegas pentingnya proses verifikasi identitas dalam setiap pendataan. Fenomena ketidaksesuaian alamat ini ditemukan di berbagai wilayah di Jakarta, termasuk di Kelurahan Kebagusan dan Pejaten Barat, Jakarta Selatan.

“Berdasarkan data administrasi mereka tercatat tinggal di sana. Namun setelah kami konfirmasi kepada ketua RT, ternyata sudah pindah ke daerah lain,” ujar Kadarmanto kepada Media Indonesia, Senin (13/7/2026).

Sebagai gambaran konkret, Kadarmanto memaparkan data dari salah satu wilayah di Jakarta yang menunjukkan tingkat migrasi penduduk yang cukup tinggi dibandingkan data administratif yang tersedia.

Kategori Data Jumlah Kepala Keluarga (KK)

Total KK Terdaftar (Administrasi)	127
KK Tidak Ditemukan (Pindah Domisili)	37
Persentase Ketidaksesuaian	29,13%

BPS memastikan bahwa warga yang telah menetap di daerah baru tidak akan luput dari pendataan. Petugas BPS di wilayah domisili yang baru akan melakukan pendataan ulang agar data kependudukan tetap mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Dalam proses ini, verifikasi menggunakan Kartu Keluarga (KK) atau identitas resmi lainnya menjadi instrumen krusial. Kadarmanto menegaskan bahwa penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam aplikasi resmi BPS bertujuan untuk menjaga integritas data.

“Data identitas hanya digunakan untuk verifikasi. NIK tidak bisa diimputasi atau dibuat-buat karena pendataan dilakukan melalui aplikasi resmi BPS,” tegasnya.

Keamanan Data Statistik: BPS mengimbau masyarakat untuk tidak ragu memberikan data kepada petugas. Seluruh informasi yang dikumpulkan dilindungi undang-undang dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik serta penyusunan kebijakan pemerintah, bukan untuk tujuan lain.

Dengan verifikasi yang ketat, diharapkan Sensus Ekonomi 2026 dapat menghasilkan basis data yang akurat sebagai fondasi perencanaan pembangunan ekonomi nasional yang lebih tepat sasaran. (Far/I-1)