3 hours ago
4
Di Jawa Tengah, rumah tidak layak kerap menjadi bagian dari persoalan yang lebih besar, mulai dari penghasilan keluarga yang terbatas hingga pekerjaan yang tidak menentu. Karena itu, ketika Pemprov Jateng memperbaiki ribuan rumah, yang disentuh bukan semat(Dok. Istimewa)
MEMBENAHI rumah tidak layak huni (RTLH) bukan sekadar mengganti atap, memperbaiki lantai, atau memperkuat dinding. Di Jawa Tengah, kondisi hunian yang tidak layak kerap menjadi bagian dari persoalan yang lebih kompleks, mulai dari keterbatasan penghasilan hingga ketidakpastian lapangan kerja. Oleh karena itu, intervensi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini tidak hanya menyentuh aspek fisik bangunan, tetapi juga penguatan kesejahteraan keluarga di dalamnya.
Memasuki usia ke-81, Jawa Tengah memperkokoh pendekatan holistik tersebut. Perbaikan rumah dilakukan beriringan dengan pemantauan akses pendidikan dan peluang kerja bagi penghuninya. Tujuannya jelas: menciptakan lingkungan tinggal yang sehat sekaligus mendorong kemandirian ekonomi.
“Kita bantu tidak hanya rumahnya. Kalau anaknya ada yang putus sekolah, kita sekolahkan. Kalau butuh pekerjaan, bantuan sosialnya juga kita dorong,” tegas Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menyalurkan bantuan perbaikan RTLH di Desa Gondang, Sragen, pada 4 Maret 2026.
Komitmen ini tercermin dalam data penanganan backlog perumahan yang signifikan. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 274.514 unit rumah berhasil ditangani. Upaya masif ini berhasil menurunkan angka backlog dari 1.332.968 unit pada awal 2025 menjadi 1.058.454 unit pada awal 2026.
Tren positif ini berlanjut pada tahun 2026. Hingga Triwulan II, penanganan telah mencapai 65.449 unit yang bersumber dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari APBN melalui program BSPS, Dana Desa, kementerian/lembaga, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, hingga kontribusi CSR dan Baznas. Khusus dari APBD Provinsi Jawa Tengah, realisasi hingga Triwulan II 2026 telah mencapai 1.625 unit dari target tahunan sebanyak 5.231 unit.
Fokus pemerintah saat ini lebih menitikberatkan pada peningkatan kualitas hunian yang sudah ada. Data tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 17.510 unit yang ditangani melalui APBD Provinsi, sebanyak 17.170 unit merupakan peningkatan kualitas RTLH, sementara pembangunan baru hanya berjumlah 340 unit. Hal ini sejalan dengan profil backlog awal 2026, di mana dari total 1.058.454 unit, sebanyak 762.064 unit merupakan backlog kelayakan, sementara backlog kepemilikan tercatat sebesar 296.390 unit.
Intervensi Ekonomi dan Sosial
Perbaikan fisik rumah menjadi pintu masuk bagi intervensi sosial yang lebih luas. Hal ini terlihat saat Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meninjau rumah Sailah (50), warga Desa Ayamputih, Kebumen, yang telah menerima bantuan RTLH.
Selain memastikan kelayakan bangunan, Taj Yasin juga menaruh perhatian pada kondisi ekonomi keluarga Sailah. Mengingat suami Sailah bekerja sebagai pedagang cilok di perantauan dan anak sulungnya yang lulus SMA belum bekerja, Taj Yasin berupaya menghubungkan mereka dengan peluang kerja, pelatihan vokasi, hingga program magang.
“Anaknya sudah lulus SMA. Kita coba link-kan (hubungkan) ke dunia usaha atau pekerjaan,” ujar Taj Yasin. Langkah ini diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan.
Dampak Nyata bagi Masyarakat
Bagi penerima manfaat seperti Sailah dan Hadi Mulyono, bantuan ini adalah jawaban atas penantian panjang. Sailah mengungkapkan rasa syukurnya karena rumahnya yang dulu berlantai tanah kini telah diplester dan layak huni. Senada dengan itu, Hadi Mulyono, warga Kudus, mengaku sangat terbantu karena keterbatasan ekonomi selama ini menghambatnya untuk memperbaiki rumah secara mandiri.
Meski demikian, tantangan masih besar. Hingga Triwulan II 2026, masih terdapat 993.005 unit backlog yang memerlukan penanganan. Pekerjaan rumah bagi Jawa Tengah ke depan bukan hanya mempercepat renovasi fisik, tetapi memastikan setiap intervensi memberikan dampak jangka panjang bagi pertumbuhan dan kesejahteraan keluarga penerimanya.
