2 hours ago
4
Ilustrasi. Masyarakat beraktivitas di Bundaran HI, Jakarta Pusat .(Antara)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan situasi kondusif di Ibu Kota selama momentum peringatan HUT Ke-81 RI.
Pramono menegaskan bahwa esensi kemerdekaan bagi pemerintah daerah terletak pada kualitas pelayanan publik dan perlindungan terhadap warga.
“Bagi Pemerintah DKI Jakarta makna merdeka itu adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya bagi masyarakat Jakarta agar masyarakat itu merasa dilindungi, merasa aman, merasa terjaga, merasa nyaman dan mereka merasa memiliki kota Jakarta,” ujar Pramono Anung, seperti dikutip, Selasa (18/8).
Menurut Pramono, kemerdekaan tercermin dari kemampuan pemerintah dalam menghadirkan rasa aman. Ia menekankan bahwa seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab kolektif untuk memastikan situasi Ibu Kota tetap aman dan terkendali.
“Maka spirit untuk 'Jaga Jakarta' ini tetap kita lanjutkan dan mudah-mudahan Jakarta tetap dalam kondisi yang terkendali dengan baik. Aman,” lanjutnya.
Lebih jauh, Pramono mengingatkan bahwa makna kemerdekaan saat ini telah bergeser dari perjuangan fisik menuju penguatan ruang dialog dan kolaborasi.
“Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang pertempuran fisik dengan mengangkat senjata, melainkan tentang menurunkan ego untuk saling mendengar, bekerja bersama,” tegasnya.
Pernyataan tersebut mengemuka di tengah rencana Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang akan menggelar aksi unjuk rasa bertajuk 'Seruan Aksi Merebut Kemerdekaan' di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Selasa (18/8).
Rencana demonstrasi sehari setelah puncak peringatan HUT Ke-81 RI itu diumumkan melalui akun Instagram resmi @bemui_official.
Menanggapi dinamika tersebut, Menteri HAM Natalius Pigai menilai langkah penataan atau pengaturan lokasi demonstrasi tidak serta-merta menghilangkan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
Pemerintah, menurutnya, dapat memfasilitasi lokasi alternatif agar aspirasi mahasiswa tetap tersampaikan tanpa mengganggu ketertiban umum.
“Oh iya pengaturan. Bisa. Pemerintah bisa atur. Kalau jalan raya protokol utama tidak boleh, kemudian disediakan akses untuk melakukan penyampaian pendapat di tempat lain, bisa. Namanya juga pengaturan,” jelas Pigai.
Dengan mekanisme pengaturan lokasi yang tepat, semangat kritis mahasiswa diharapkan tetap dapat disalurkan secara tertib tanpa mengorbankan kenyamanan dan kegembiraan masyarakat luas dalam merayakan momentum kemerdekaan. (P-2)
