Menteri Haji: Angka Kematian Jemaah Haji Masih Tinggi

MENTERI Haji dan Umrah Mochamad Irfan mengatakan lembaganya akan mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 2026. Salah satunya upaya menekan angka kematian jemaah haji.

Kata dia, penyelenggaraan ibadah haji 2026 mampu menekan angka kematian sekitar 25 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun, angkanya kasih besar.

"Kami bisa menekan angka mortalitas sekitar 25 persen, tapi itu masih terlalu besar. Angka kematian 350 sekian masih besar," kata dia dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji, di kawasan Asrama Haji, Jakarta, Sabtu, 4 Juli 2026 dikutip YouTube Kementerian Haji.

Kementerian Haji dan Umroh, kata dia, akan memperhatikan mengenai pelayanan kesehatan untuk jemaah haji tahun depan. Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh akan mencoba memperbaiki masalah kepadatan jemaah di Mina. "Mina menjadi salah satu titik kelemahan dalam pelayanan kemarin," kata dia. 

Dia mengatakan evaluasi ini menjadi titik awal memperbaiki pelayanan haji untuk tahun-tahun mendatang. Masih banyak kekurangan-kekurangan yang ditemukan. Karena itu, Rapat Kerja Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Haji tahun 2026 mesti menjadi kesempatan untuk bebenah. 

Dia meminta evaluasi tidak menutupi temuan masalah. Berbagai kesalahan harus diperhatikan tanpa menyudutkan satu sama lain. "Kami buka kesalahan-kesalahan, buka kekurangan-kekurangan dengan tujuan untuk perbaikan, bukan untuk saling menyalahkan," kata dia. 

Meski begitu, dia mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji 2026. Dia mengklaim Kementerian Haji dan Umrah Republik berhasil menyelenggarakan haji 2026. "Bahkan keberhasilan ini disebut oleh masyarakat dan berbagai pihak sebagai salah satu pelaksanaan haji terbaik yang pernah ada," kata dia. 

Menurut dia, pelaksanaan ibadah haji tidak bisa dilepaskan dari 8 inovasi. Mulai dari alokasi kuota provinsi, penurunan biaya haji, hingga penerapan kartu Nusuk. 

Operasional penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2026 secara resmi telah selesai pada 1 Juli 2026. Pemerintah Indonesia mendapatkan alokasi total kuota resmi sebanyak 221.000 jemaah. Jadwal operasional tahun ini berlangsung sejak 21 April 2026, dengan puncak wukuf di Arafah pada 26 Mei 2026, serta proses pemulangan jemaah yang dimulai 1 Juni dan berakhir massal pada 30 Juni-1 Juli 2026.

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan biaya penyelenggaraan ibadah haji berpotensi mengalami kenaikan tahun depan. Alasannya, kenaikan harga pajak dan barang di Arab Saudi. 

Meski begitu, Komisi VIII DPR berharap tidak ada kenaikan biaya haji. Dia mengatakan Komisi VIII DPR dan Kementerian Haji akan berdiskusi untuk mencari pos anggaran yang bisa dikurangi. "Misalnya biaya penerbangan," kata dia.