6 hours ago
1
Ilustrasi(Antara)
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 belum diputuskan. Pemerintah masih membahas skema pengendalian BBM bersubsidi tersebut.
Bahlil mengatakan, selama pembahasan belum menghasilkan keputusan, penyaluran Pertalite tetap mengikuti ketentuan yang berlaku saat ini.
“Pembatasan Pertalite masih di dalam pembahasan, ya,” ucap Bahlil ketika ditemui di sela-sela acara The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu (19/8).
Menurut Bahlil, distribusi Pertalite belum mengalami perubahan karena pemerintah masih melakukan kajian terhadap rencana pembatasan tersebut.
Dengan kebijakan yang masih berlaku, konsumsi Pertalite dibatasi maksimal 200 liter per hari bagi bus dan truk. Sementara itu, kendaraan roda empat memiliki batas pembelian 50 liter per hari.
“Masih seperti itu aja,” kata dia.
Bahlil menegaskan Pertalite merupakan BBM yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi energi. Karena itu, masyarakat yang dinilai telah mampu secara ekonomi diminta menggunakan BBM nonsubsidi.
“Yang sudah kaya-kaya, yang sudah mampu itu jangan mengambil hak rakyat, lah. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” ucap Bahlil.
Pemerintah Siapkan Pengendalian Subsidi Pertalite
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyampaikan bahwa pengendalian subsidi BBM, terutama Pertalite, akan diterapkan secara bertahap. Menurutnya, sistem yang dimiliki PT Pertamina (Persero) dinilai telah mampu mendukung pelaksanaan pembatasan tersebut.
Salah satu opsi yang dibahas pemerintah adalah melarang masyarakat yang tergolong desil 9 dan 10 membeli Pertalite. Kelompok tersebut nantinya diarahkan untuk menggunakan BBM nonsubsidi.
Purbaya menyebut mekanisme pengendalian subsidi BBM masih berada dalam tahap pembahasan. Implementasi kebijakan diharapkan dapat dilakukan setelah seluruh sistem pendukung dinyatakan siap.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran subsidi BBM. Dengan pembatasan berdasarkan kelompok penerima, pemerintah ingin memastikan subsidi energi dinikmati masyarakat yang memang berhak. (Ant/E-4)
