Gedung Bapenda Terbakar, Pramono Pastikan Pelayanan Pajak Tetap Normal

Pertugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta berupaya memadamkan kobaran api yang membakar Gedung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis, Jakarta, Jumat (7/8/2026)(ANTARA FOTO/Rakha Raditya Yahya)

GUBERNUR DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan pelayanan perpajakan di wilayah Ibu Kota tetap berjalan normal dan tidak terganggu pascainsiden kebakaran yang melanda Gedung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta.

Pramono menegaskan seluruh database perpajakan milik Pemprov DKI Jakarta telah terdigitalisasi sehingga tidak bergantung pada dokumen fisik maupun kondisi bangunan kantor.

"Hal yang berkaitan dengan data perpajakan, sama sekali tidak menghadapi masalah karena sudah didigitalisasi," tegas Pramono di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (9/8).

Sistem integrasi data berbasis digital tersebut menjamin proses pemungutan, penarikan, hingga administrasi pelayanan wajib pajak yang dikelola Bapenda tetap beroperasi sebagaimana mestinya.

"Dengan demikian, untuk hal yang berkaitan dengan kepentingan atau keperluan penarikan pajak dan sebagainya oleh Bapenda tidak terganggu," kata Pramono.

Kebakaran yang melanda gedung di Jalan Abdul Muis tersebut diketahui membumihanguskan sejumlah ruangan mulai lantai 11 hingga lantai 16. Kobaran api pertama kali muncul pada Jumat (7/8) sekitar pukul 21.30 WIB dari area lantai 11 sebelum akhirnya berhasil dipadamkan.

Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Pusat memadamkan api di area seluas 30.417 meter persegi tersebut dengan menerjunkan 40 unit armada pemadam dan 200 personel.

Pasca-kejadian, sterilisasi area sekitar tempat kejadian perkara (TKP) dijaga ketat oleh 125 personel Polda Metro Jaya serta 50 personel Kodim 0501/Jakarta Pusat.

Selain kantor Bapenda, gedung tersebut juga menjadi markas operasional sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, meliputi Dinas Perhubungan dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

Pemprov DKI Jakarta langsung mengambil langkah cepat mengalihkan skema kerja bagi sekitar 1.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkantor di gedung tersebut demi menjamin roda pelayanan pemerintahan tidak terhenti. (Ant/P-4)