6 hours ago
1
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas(Antara)
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Medan, Sumatra Utara, menyatakan kesiapannya untuk mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait pengalihan status kepegawaian guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi pegawai pemerintah pusat. Saat ini, otoritas daerah masih menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi untuk mengimplementasikan aturan tersebut.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Waas, menegaskan bahwa pihaknya akan melaksanakan segala keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun, ia menekankan pentingnya regulasi turunan sebagai dasar pelaksanaan di tingkat daerah.
"Kami menunggu juknis-nya. Apapun keputusan dari pemerintah pusat, kita akan jalankan. Namun semua hal tersebut akan kita periksa semuanya," ujar Rico di Medan, Rabu (19/8).
Transformasi Status Kepegawaian
Kebijakan pengalihan status ini sebelumnya disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. Langkah ini merupakan hasil kesepakatan dalam rapat antara pemerintah dengan DPR RI yang telah mempertimbangkan kondisi fiskal nasional.
Dalam skema baru ini, terdapat dua poin utama transformasi bagi tenaga pendidik:
- PPPK Paruh Waktu: Akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
- PPPK Penuh Waktu: Mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2027.
Data PPPK di Kota Medan
Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan, terdapat ribuan tenaga pengajar yang akan terdampak oleh kebijakan pengalihan status ini. Berikut adalah rincian jumlah PPPK di Kota Medan:
| PPPK Penuh Waktu | 4.500 orang |
| PPPK Paruh Waktu | 717 orang |
| Total | 5.217 orang |
Rico menambahkan bahwa jajarannya akan segera melakukan kajian mendalam terhadap peraturan tersebut segera setelah kebijakan diimplementasikan secara resmi. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses transisi kepegawaian di lingkungan Pemkot Medan berjalan sesuai dengan koridor hukum dan administratif yang berlaku. (Ant/I-1)
