6 hours ago
1
Petani bersiap memanen sawahnya.(Dok.Istimewa)
APRESIASI keberhasilan produksi padi sebagai kado pada HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Hasil tersebut memberikan harapan dan bukti kekuatan bangsa Indonesia dengan langkah konkrit pemerintah dalam mengisis kemerdekaan. Namun persoalan pertanian saat ini cukup banyak, dari rendahnya produktivitas, konversi lahan, petani, saprodi melalui.
Permasalahan pertanian Indonesia tidak hanya berkaitan dengan bagaimana pasar mampu menyerapnya. Di balik target peningkatan produktivitas, terdapat persoalan yang tidak kalah penting, yakni bagaimana pemerintah dapat memastikan terbukanya pasar yang jelas bagi hasil produksi petani.
Ketua Umum Keluarga Alumni Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Indonesia (KASAI), Prof. Achmad Tjachja Nugraha kemarin menilai, pembangunan pertanian saat ini dalam mengisi kemerdekaan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari produksi hingga pemasaran juga pendidikan. Menurutnya terkait pemasaran pertania, keberhasilan pertanian tidak cukup hanya diukur dari banyaknya hasil panen, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dan pelaku usaha menciptakan pasar yang mampu menyerap produk petani dengan harga yang layak dan mampu menjaga stabilitas pangan.
“Petani tidak hanya membutuhkan dukungan untuk memproduksi. Mereka juga membutuhkan kepastian bahwa hasil produksinya dapat diserap pasar dengan harga yang memberikan keuntungan yang wajar,” papar Guru Besar Ekonomi Pertanian Program Studi Agribisnis UIN Jakarta ini.
Achmad menjelaskan, petani harus mengeluarkan modal sejak awal untuk menjalankan kegiatan produksi. Mulai dari pembelian benih, pupuk, obat-obatan, pakan, tenaga kerja, hingga biaya pemeliharaan. Seluruh biaya tersebut dikeluarkan jauh sebelum petani mengetahui secara pasti kondisi pasar dan harga ketika panen tiba. Kestabilan dan proyeksi pasar juga harga yang jelas adalah harapan petani. Karena itu, pemerintah perlu hadir lebih lincah dalam membuka dan memperluas akses pasar bagi produk pertanian. Dorongan untuk meningkatkan produksi harus berjalan seiring dengan kebijakan yang memastikan terbukanya pasar, baik melalui penguatan pasar domestik maupun pembukaan akses ke pasar antardaerah dan pasar ekspor.
“Jangan sampai petani didorong untuk meningkatkan produksi, tetapi ketika panen tidak ada kepastian siapa yang membeli dan berapa harga yang diterima petani. Pemerintah perlu memikirkan pasar sejak sebelum petani menanam, bukan baru ketika hasil panen sudah menumpuk,” terangnya.
Achmad menyebut, perencanaan produksi seharusnya memperhitungkan kebutuhan pasar. Petani perlu mengetahui siapa calon pembelinya, berapa kebutuhan pasar, standar kualitas yang diperlukan, serta mekanisme harga sebelum menentukan volume produksi. Dengan demikian, keputusan produksi tidak hanya berdasarkan perkiraan, tetapi berdasarkan informasi permintaan yang nyata. Ia menilai pemerintah dapat mendorong terbentuknya kemitraan antara petani dengan koperasi, pelaku usaha, industri pengolahan maupun pembeli utama atau off taker.
"Kemitraan tersebut perlu dibangun secara sehat dan transparan sehingga tidak hanya menguntungkan pembeli, tetapi juga memberikan kepastian penyerapan dan harga yang wajar bagi petani. Selain memperkuat pasar yang sudah ada, pemerintah juga perlu terus mencari pasar baru untuk produk pertanian Indonesia," tandasnya.
Achmad menambahkan, pembukaan pasar antardaerah penguatan perdagangan antarwilayah, hingga perluasan akses ekspor dapat menjadi bagian dari strategi agar peningkatan produksi tidak berujung pada kelebihan pasokan di satu wilayah. Penguatan sektor hilir juga menjadi bagian penting dalam membuka pasar. Hasil pertanian tidak selalu harus dijual dalam bentuk bahan mentah. Pengembangan industri pengolahan dapat menciptakan permintaan baru sekaligus meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Dengan demikian, semakin banyak pilihan pasar yang tersedia bagi petani.
"Saya juga menilai sistem informasi pasar perlu diperkuat agar petani tidak hanya mengetahui harga ketika hasil panennya sudah siap dijual. Informasi mengenai harga, permintaan, kebutuhan industri, volume pasokan dan peluang pasar antardaerah akan membantu petani menentukan komoditas serta jumlah produksi secara lebih rasional. Dan
Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk mempertemukan petani dengan pasar secara lebih cepat," imbuhnya.
Pemerintah lanjut Achmad, dapat mendorong terbentuknya sistem informasi yang memberikan gambaran kebutuhan pasar sejak sebelum masa tanam sehingga petani dapat menyesuaikan produksi dengan permintaan. Kebijakan pertanian tidak cukup hanya mendorong peningkatan produksi atau memberikan bantuan sarana produksi. Pemerintah juga harus memperhatikan infrastruktur pascapanen, penyimpanan, distribusi, transportasi, industri pengolahan serta jaringan pemasaran agar produk petani dapat bergerak dari sentra produksi menuju konsumen secara efisien.
“Ukuran keberhasilan pembangunan pertanian bukan hanya berapa banyak yang berhasil diproduksi. Kita juga harus melihat apakah produk tersebut terserap pasar dan apakah hasilnya mampu memberikan pendapatan yang layak bagi petani. Karena itu, membuka pasar harus menjadi bagian dari kebijakan pertanian,” sambungnya.
Achmad berharap pemerintah terus memperluas pasar sekaligus membangun ekosistem perdagangan yang memberikan ruang lebih besar bagi produk petani Indonesia. Petani akan lebih berani meningkatkan produksi dan melakukan investasi apabila memiliki keyakinan bahwa hasil produksinya memiliki pasar yang jelas. Kemerdekaan adalah kesejahteraan, kalau ingin petani sejahtera, jangan hanya bertanya berapa banyak yang bisa diproduksi.
"Kita juga harus menjawab pertanyaan yang lebih penting: siapa yang akan membeli hasil produksi tersebut? Pemerintah harus terus membuka pasar, memperluas akses pembeli, dan menciptakan ekosistem yang membuat petani yakin untuk berproduksi. Dengan begitu, panen melimpah menjadi peluang kesejahteraan, bukan justru sumber kerugian,” tutupnya. (E-2)
