Sejumlah Perusahaan Mulai Lirik Hilirisasi Gas di KEK Arun

PEMERINTAH Provinsi Aceh mengungkapkan sejumlah perusahaan nasional maupun asing mulai menjajaki investasi hilirisasi gas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Minat tersebut muncul meski pemerintah pusat belum memutuskan skema pengembangan Lapangan Gas Tangkulo di Blok South Andaman.

Juru Bicara Pemprov Aceh Nurlis Effendi mengatakan pemerintah daerah membuka peluang seluas-luasnya bagi investor yang ingin mengembangkan industri berbasis gas di KEK Arun. "Hilirisasi migas dari Blok Andaman memang menjadi agenda utama Gubernur Mualem. Karena itu, seluruh pihak harus mulai mempersiapkan diri, terutama Pemerintah Aceh," kata Nurlis dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 14 Juli 2026.

Menurut dia, sejumlah perusahaan telah menyampaikan ketertarikannya untuk mengembangkan industri hilir yang memanfaatkan pasokan gas dari Blok Andaman. Salah satunya PT Indoasia Oiltank Terminal, perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur energi dan petrokimia. Direksi perusahaan tersebut bertemu Pemerintah Aceh pada Senin, 13 Juli 2026, untuk membahas peluang investasi di KEK Arun.

Dalam pertemuan itu, Nurlis mengatakan, Indoasia Oiltank Terminal menggandeng Fakultas Teknik Kimia Universitas Syiah Kuala (USK) sebagai mitra dengan melibatkan tiga profesor teknik kimia.

Ia mengapresiasi langkah perusahaan yang melibatkan perguruan tinggi lokal dalam rencana pengembangan proyek. Selain Indoasia Oiltank Terminal, Nurlis mengatakan, pemerintah Aceh juga telah menerima minat investasi dari sejumlah perusahaan lain.

Selain itu, kata Nurlis, juga ada perusahaan yang berbasis di Provinsi Jiangsu, Cina, menyampaikan ketertarikan mengembangkan proyek pencairan gas alam (LNG) di kawasan yang sama.

Ia menilai tingginya minat investasi tersebut didorong oleh potensi cadangan gas di kawasan Andaman. Tahap awal pengembangan akan dimulai melalui Lapangan Gas Tangkulo di Wilayah Kerja South Andaman yang dioperasikan Mubadala Energy.

"Proyek inilah yang akan menjadi pintu masuk dimulainya hilirisasi migas di Aceh," katanya.

Pemerintah Aceh menargetkan pusat pengembangan industri hilir gas berada di KEK Arun Lhokseumawe. Target tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang menetapkan pengembangan KEK Arun sebagai salah satu proyek strategis nasional.

Lapangan Gas Tangkulo diproyeksikan menghasilkan sekitar 300 juta standar kaki kubik gas per hari (MMSCFD). Dari jumlah tersebut, sekitar 160 MMSCFD telah memiliki komitmen penjualan kepada PLN melalui perjanjian jual beli gas.

Artinya, masih terdapat sekitar 140 MMSCFD yang berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan baku industri hilir di Aceh. "Potensinya masih sangat besar untuk mendukung pertumbuhan industri di Aceh," kata Nurlis.

Adapun Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun mengatakan pemerintah daerah menyambut baik setiap investor yang ingin berkontribusi terhadap pengembangan industri di Aceh. "Kami menyambut baik setiap calon investor yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja di Aceh," ujarnya.

Meski demikian, realisasi hilirisasi masih bergantung pada keputusan pemerintah pusat mengenai skema pengembangan Lapangan Tangkulo. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah belum memutuskan apakah pengolahan gas akan dilakukan di darat melalui fasilitas penerimaan darat (onshore receiving facility/ORF) di KEK Arun atau tetap menggunakan skema lepas pantai (floating production, storage and offloading/FPSO).

Menurut Bahlil, keputusan akan didasarkan pada kelayakan ekonomi proyek. Ia menjelaskan pembangunan pipa dari lapangan gas menuju daratan membutuhkan investasi besar sehingga berpotensi membuat harga gas melebihi US$10 per MMBTU dan mengurangi daya saing proyek.

"Kita harus mencari solusi yang win-win. Tidak bisa memutuskan kalau biaya investasinya terlalu tinggi. Tidak ada bisnis yang ujungnya rugi. Harus menguntungkan rakyat Aceh sekaligus memberikan kepastian bagi investor," kata Bahlil di Banda Aceh, Sabtu, 11 Juli 2026, dikutip dari Antara.