Wakil Kepala BGN Enggan Respons Soal Anggaran MBG Rp 174 T

WAKIL Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, menolak menanggapi soal anggaran di lembaganya yang berkurang menjadi Rp 174 triliun pada tahun depan. Bujet tersebut untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG yang bakal dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2027 bersama pemerintah.

"Soal itu (anggaran) nanti dulu ya," ucap Agustina seusai melakukan audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta Selatan, pada Selasa, 7 Juli 2026.

Agustina menolak merespons soal anggaran tersebut karena BGN tengah fokus memperbaiki sejumlah masalah setelah tiga pimpinan BGN sebelumnya menjadi tersangka korupsi tata kelola MBG. Agustina mengklaim KPK memberikan 10 catatan ke BGN soal potensi korupsi pada program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu. "Sepuluh rekomendasi itu terkait dengan perbaikan ya, perbaikan program MBG," katanya.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Said Abdullah mengatakan akan ada pengurangan anggaran untuk program MBG seiring dengan pembatasan jumlah dapur atau satuan pemenuhan pelayanan gizi atau SPPG pada 2027.

Said menghitung, pemangkasan jumlah dapur MBG dari 27 ribu titik menjadi 21 ribu lokasi bisa menghemat puluhan triliun uang negara. “Kalau dari Rp 268 triliun (turun) ke Rp 174 triliun ya tinggi lah (persentase pengurangannya),” kata Said di gedung DPR, Jakarta, Senin, 6 Juli 2026.

Menurut Said, anggaran untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu tidak akan lebih dari Rp 174 triliun pada tahun depan. Namun, dia juga membuka peluang bisa jadi anggaran MBG diturunkan lagi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN 2027 bersama pemerintah. Pengesahan RUU APBN itu dijadwalkan pada September 2026.

“Diketoknya nanti di September. Kalau diketok sekarang palunya juga enggak laku. Masa Banggar sendiri yang ngetok? Kan harus sama pemerintah,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Said berpendapat, perubahan alokasi anggaran untuk MBG tidak perlu direspons secara reaktif. Termasuk bila ada pemangkasan anggaran. Pemangkasan anggaran, kata dia, tidak akan menjadi soal selama tata kelola MBG dijaga sehingga para penerimanya mendapatkan sajian makanan berkualitas.

“MBG itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa, tapi ketika turun, 'Lah kok turun?' Bukan. Tapi yang penting, menjaga kualitas,” ucap Said.