Mengapa Data Pengadaan di Kemensos Masih Hilang?

DATA rencana umum pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial untuk tahun pelaksanaan 2026 hingga kini masih hilang dari sistem di Indonesia Procurement (Inaproc). Hilangnya data ini diketahui terjadi sejak 11 Mei lalu.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico menampik data rencana pengadaan di satuan kerjanya menghilang. “Datanya memang sedang kami lakukan proses updating dan review,” kata dia ditemui di kantor Kementerian Sosial, Jakarta pada Rabu, 13 Mei 2026.

Robben mengatakan proses peninjauan kembali terhadap data rencana pengadaan barang dan jasa itu dilakukan karena adanya perubahan terhadap spesifikasi serta kesiapan teknis.

Selain itu, menurut dia, adanya proses evaluasi yang masih berjalan membuat jajarannya harus mensinkronisasikan dengan pagu anggaran. Proses evaluasi itu membuat volume pengadaan barang dan jasa terus bergerak.

“Contoh, di perencanaan jumlah siswanya 32 ribu tapi ternyata yang ada hanya 30 ribu, kan tidak mungkin kami adakan sebanyak 32 ribu. Sehingga perlu ditarik dan dilakukan penyesuaian terhadap data dan fakta,” ucapnya.

Robben menuturkan perubahan rencana umum pengadaan juga terjadi dalam bentuk jadwal pelaksanaan pelelangan. Menurut dia, dinamika itu membuat akurasi jadwal pelaksanaan menjadi berbeda dengan jadwal yang sebelumnya ditetapkan di rencana umum.

“Karena proses pengadaannya juga ada yang sudah melewati, kemudian kami koreksi,” katanya.

Robben memastikan data rencana umum pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial bakal diunggah kembali setelah seluruh perbaikan rampung. Dia menuturkan akan patuh pada prinsip transparansi dan akuntabilitas agar kebijakan pengadaan itu bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

“Jadi insya Allah tidak ada niatan lain kecuali ingin merespons masukan masyarakat dalam menjaga proses pengadaan bisa menghadirkan tata kelola yang baik,” kata dia.

Adapun per Rabu, 13 Mei 2026 pukul 19.00, data rencana umum pengadaan di Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial untuk tahun anggaran 2026 masih hilang di situs pengadaan nasional. Keterangan jumlah rencana umum pengadaan dan total nilai menampilkan “Rp 0”. Termasuk kolom cara pengadaan, metode, jenis, nama paket, kode, sumber dana, produk dalam negeri, hingga total nilai yang tidak memuat informasi apa pun.

Tampilan itu berbeda dibandingkan dengan satuan-satuan kerja lainnya yang ada di Kementerian Sosial. Misalnya data di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial yang menampilkan informasi lengkap ihwal rencana umum pengadaan untuk tahun anggaran 2026.

Peneliti Transparency International Indonesia Agus Sarwono menilai hilangnya data rencana pengadaan barang dan jasa itu bukan sekadar gangguan teknis. Apalagi data serupa di satuan kerja lainnya masih dapat diakses.

Menurut dia, hilangnya data itu merupakan sinyal adanya potensi pengaburan jejak pengadaan. Apalagi, Kementerian Sosial saat ini sedang disorot mengenai pengadaan sepatu untuk Sekolah Rakyat.