Laporan Digital Competitiveness Index 2026: Infrastruktur dan Tata Kelola Kunci Daya Saing Digital Daerah

1 week ago 4
 Infrastruktur dan Tata Kelola Kunci Daya Saing Digital Daerah Ilustrasi--Teknisi melakukan perawatan Base Transceiver Station (BTS) milik PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) di kawasan wisata Gunung Pancar, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (30/8/2022).(ANTARA/Yulius Satria Wijaya)

INFRASTRUKTUR digital kini menjadi motor utama bagi peningkatan daya saing digital di Indonesia. Namun, pembangunan fisik saja tidak cukup. Laporan terbaru East Ventures – Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2026 mengungkapkan bahwa lonjakan daya saing terjadi secara optimal ketika pembangunan infrastruktur berjalan beriringan dengan penguatan tata kelola pemerintahan digital serta peningkatan pemanfaatan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Perbaikan infrastruktur digital telah membuka akses yang lebih luas bagi aktivitas ekonomi. Secara nasional, pilar Kewirausahaan dan Produktivitas mencatatkan kenaikan terbesar dalam indeks tahun ini. Hal ini didorong oleh tingginya adopsi teknologi di kalangan pelaku usaha yang memicu peningkatan volume aktivitas ekonomi digital secara signifikan.

Dari sisi birokrasi, pilar Regulasi dan Kapasitas Pemerintah Daerah juga menunjukkan tren positif. Banyak daerah mulai mengintegrasikan layanan publik berbasis digital, memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta memperluas transaksi elektronik di tingkat pemerintah daerah.

Kinerja Digital di Berbagai Daerah

Peningkatan skor EV-DCI 2026 menunjukkan pola yang beragam di setiap provinsi. Beberapa daerah menonjol berkat pembangunan infrastruktur, sementara yang lain unggul melalui penguatan tata kelola dan pengembangan talenta digital.

Papua Barat Daya menjadi sorotan utama sebagai provinsi dengan peningkatan paling mencolok. Provinsi termuda di Indonesia ini melonjak 15 peringkat ke posisi 18 nasional. Keberhasilan ini dipicu oleh perluasan sinyal 4G di desa-desa serta hadirnya layanan Hyper 5G di Sorong. Dampaknya, volume transaksi QRIS di wilayah ini tumbuh fantastis sebesar 280,6% secara tahunan (YoY).

Di wilayah timur lainnya, Sulawesi Selatan kembali menembus 10 besar nasional. Peningkatan ini didorong oleh lonjakan pilar Regulasi dan Kapasitas Pemerintah Daerah yang naik lebih dari 20 poin, berkat penguatan keamanan siber dan percepatan transaksi digital pemerintah.

Sementara itu, Kalimantan Timur mencatatkan sejarah sebagai satu-satunya provinsi di luar Pulau Jawa yang masuk dalam enam besar nasional. Program Internet Desa Gratis yang menjangkau 802 desa menjadi kunci perluasan akses layanan publik dan pemasaran UMKM di wilayah tersebut.

Di Pulau Jawa, Jawa Timur dan Jawa Tengah terus memperkokoh posisi mereka melalui integrasi layanan publik digital dan perluasan akses internet hingga ke wilayah blank spot serta daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem.

Tabel: Ringkasan Daya Saing Digital Daerah (EV-DCI 2026)

Provinsi Peringkat Nasional Skor EV-DCI Faktor Pendorong Utama
Jawa Timur 3 58,0 Integrasi layanan publik & infrastruktur BTS 4G.
Kalimantan Timur 6 52,4 Program Internet Desa Gratis (802 desa).
Jawa Tengah 8 51,7 Internet gratis di wilayah blank spot & ETPD >90%.
Sulawesi Selatan 10 48,9 Penguatan tata kelola (SPBE) & keamanan siber.
Papua Barat Daya 18 43,8 Layanan Hyper 5G & lonjakan transaksi QRIS.

Capaian-capaian ini menegaskan bahwa sinergi antara penyediaan infrastruktur konektivitas dan penguatan tata kelola digital merupakan formula efektif untuk mempercepat transformasi ekonomi di seluruh pelosok Indonesia. (Z-1)

Read Entire Article
International | Entertainment | Lingkungan | Teknologi | Otomotif | Lingkungan | Kuliner |